Ambon – Untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), maka Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri yang selama ini di kelola oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan lagi, dan harus pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Perikanan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally menegaskan, keinginan masyarakat kota ini dan Maluku pada umumnya menginginkan agar provinsi ini menjadi dapur atau lumbung ikan nasional, sementara di Ambon sendiri harga ikannya cukup mahal.
“Yang bisa fungsikan potensi perikanan saat ikan melimpah di Ambon hanya para pengusaha saja dengan membeli ikan untuk disimpan di coldstroge, lantas kenapa coldstrage di PPI Eri itu tidak bisa difungsikan. Nah kita inginkan agar harus dibuat UPTD perikanan yang akan mengelola PPI ini,” usul Wally kepada Siwalima usai rapat dengar pendapat bersama mitra terkait di Baileo Rakyat Belakang Soya, pekan kemarin.
Menurutnya, pada PPI Eri terdapat pabrik es, SPBU mini, namun tidak difungsikan sebagaimana mestinya untuk mendatangkan PAD. Untuk itu ada tiga permintaan komisi yang bisa dikelola di PPI Eri untuk peningkatan PAD, yakni penjualan BBM jenis premium dengan memanfaatkan SPBU mini untuk operasional perikanan, memfungsikan kembali pabrik es, serta memfungsikan lagi seluruh coldstroge yang ada di PPI tersebut.
“Semua ini harus difungsikan lagi dan dikelola oleh Dinas Perikanan agar disaat harga ikan murah, pihak pemkot bisa membeli dan menampungnya di coldstroge tersebut,” tandasnya.
Sementara khusus untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kata Wally dalam rapat tersebut komisi minta agar sebelum perayaan Idul Fitri tahun ini, rumah potong hewan (RPH) di Tawiri sudah harus difungsikan.
“Kenapa demikian, karena sangat disayangkan, RPH tersebut sudah dibangun dengan anggaran yang cukup besar, tapi tak juga difungsikan,” cetusnya.(Sumber : siwalimanews.com)